Pandan – Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tapanuli Tengah 2025, di PIA Hotel Pandan, Selasa (25/3/2025).
Musrenbang bertema penguatan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan inklusif itu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapteng Tahun 2026.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Hamdan Sukri Siregar mewakili Gubernur Sumatra Utara, secara virtual menyampaikan, Musrenbang ini merupakan momentum spesial di tahun pertama kepemimpinan Masinton dan Mahmud sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapteng.
“Ini langkah awal yang strategis dalam mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Tapanuli Tengah periode 2025-2030,” katanya.
Wakil Bupati Mahmud Efendi mengatakan, Musrenbang merupakan musyawarah tahunan sebagaimana diamanatkan UU 25 tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
Diutamakan pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan kabupaten, provinsi hingga Musrenbang Nasional.
Forum yang sangat strategis karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun dan mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 2026.
Juga membuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja Tahun 2026.
Tema rancangan RKPD 2026 adalah penguatan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif melalui 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu:
Baik; Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Transformasi ekonomi menuju perekonomian daerah yang mandiri; Pengoptimalan potensi desa dalam mengembangkan potensi desa; Pengentasan kemiskinan; Pengembangan dan peningkatan infrastruktur layanan berkelanjutan; Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Mahmud Efendi mengatakan, perlu sinkronisasi dan sinegritas prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 dengan program prioritas pemerintah provinsi dan pusat.
Melalui forum Musrenbang RKPD ini diharapkan semua pihak dapat memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan rancangan RKPD 2026 dengan memuat prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappeda Tapteng, Anton Sujarwo, melaporkan, Musrenbang RKPD Kabupaten ini untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD.
Yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD.
Selanjutnya, usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
Kemudian menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Menyepakati prioritas pembangunan daerah.
