PANDAN – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengungkap sejumlah persoalan kepada Tim Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Inf Handoyo; dan Letkol Cpl J Panjaitan.
“Di antaranya, marak ilegal fishing baik itu pukat trawl, bom ikan serta ada istilah air mas, inilah yang menjadi keluhan masyarakat nelayan tradisional,” kata Masinton Pasaribu saat menyambut kunjungan
Tim Strahan Kemenhan RI, Rabu (25/06/2025).
Dia menjelaskan, pemerintah daerah hanya memiliki kekuasaan di pantai, maka pihaknya terus menjalin koordinasi dengan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami ingin menjaga ekosistem kami tetap lestari dan bisa menyejahterakan masyarakat dan juga para nelayan kami,” katanya.
Masinton juga menyampaikan, pihaknya sangat berkeingin menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat sehingga keadilan terwujud.
“Banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ternyata sangat rakus, karena tidak pernah memberikan hak rakyat berupa plasma 20 persen, demikian juga CSR yang 4 persen,” katanya.
Persoalan lainnya, ada lagi yang membuat usaha di sempadan pantai yaitu keberadaan beberapa tambak udang. Tentunya, ini sudah menyalahi aturan sempadan pantai.
“Saya sudah tegaskan, kita tidak akan menghalangi siapa pun yang ingin berusaha atau berinvestasi di Tapanuli Tengah, tapi harus sesuai peraturan,” katanya.
Pemkab Tapteng akan membantu memfasilitasi dan perizinannya, asalkan pengusaha tersebut menjalankan usahanya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tim Strahan Kemenhan RI, Kolonel Inf Handoyo berjanji akan menyampaikan persoalan yang terjadi di Tapanuli Tengah tersebut ke dalam forum.
“Kami mendukung program yang telah bapak canangkan, dalam mewujudkan keadilan di masyarakat Tapanuli Tengah,” kata Handoyo.
Handoyo menambahkan, inilah suatu momentum yang baik dalam mewujudkan keadilan di masyarakat, yang belum tentu semua kepala daerah bisa melaksanakannya.
Penulis: juniwan
