Calon Bupati, Masinton Pasaribu mengatakan, tak lama lagi, masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah akan membuat sejarah kebangkitan dan sejarah perubahan.
“Ini saat yang menentukan bagi masa depan rakyat Tapteng. Siapa yang tidak mengikuti semangat zaman yang hendak berubah, maka dia akan digilas zaman itu sendiri,” kata Masinton kepada warga Kecamatan Andam Dewi, Sabtu malam (16/11/2024).
Masinton mengungkap, sudah terlalu lama Tapteng ini tertinggal jauh dibanding kabupaten/kota lainnya. Tertinggal pembangunannya, ekonominya, kesejahteraan rakyatnya dan tertinggal dari banyak hal.
“Kenapa tertinggal? Karena pemimpinnya tidak mampu membawa masyarakatnya naik kelas, karena pemerintahnya tidak mampu menciptakan rasa adil untuk semua,” kata Masinton.
Kalau diberi kepercayaan menjadi pemimpin di Tapteng, Masinton-Mahmud akan menghadirkan pemerintahan daerah yang melayani seluruh masyarakat dan memberikan rasa adil untuk semua.
“Maka itu, perubahan harus menang di 27 November 2024. Sehingga anggaran daerah bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Masinton.
Bukan perubahan namanya, kalau anggaran daerah dihabisi, anggaran dana desa dihabisi, kemudian dana BOK dan jasa pelayanan tenaga kesehatan disunat-sunat alias dikorupsi.
“Jika seorang pemimpin tidak bisa berpikir bagaimana memajukan masyarakat dan daerahnya, berarti dia bohong. Seorang pemimpin itu harus bisa menjelaskan apa saja yang akan dilakukan,” katanya.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui konsep atau program pembangunan masing-masing calon pemimpin yang hendak dipilih.
Masinton kemudian memaparkan rencana program pelayanan publik yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi pemimpin di Tapteng.
Salah satunya, pendirian rumah sakit umum daerah (RSUD) di Dapil 3 untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga.
Pengaktifan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, pengaktifkan Posyandu untuk mengontrol perkembangan anak balita untuk mengantisipasi dan menurunkan angka stunting.
“Begitu pula layanan kesehatan terhadap lansia, nanti kita siapkan program BPJS agar orang tua kita yang sudah lansia bisa tertangani kesehatannya melalui mekanisme BPJS,” katanya.
Program lainnya, bagaimana masyarakat mendapat layanan cepat dan murah. Mengurus KTP tidak boleh lebih dari dua minggu.
Terhadap petani, pemerintah daerah harus cepat merespons keluhan petani yang selama ini kesulitan pupuk subsidi.
Terhadap perizinan juga harus cepat dan tarifnya diperjelas. Masyarakat tidak boleh dipungut melebihi dari ketentuan yang diatur perundang-undangan, karena itu pungli, sama dengan korupsi.
“Untuk memudahkan pelayanan publik, nanti kita akan siapkan layanan pengaduan masyarakat. Kita akan buat aplikasi LAPOR LAMA, semua keluhan masyarakat akan direspons dengan cepat,” Masinton menambahkan.
